PERATURAN KEPALA DESA WALAHAR
NOMOR:  
1 TAHUN 2017
TENTANG
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WALAHAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat perlu peningkatan kinerja dan pelayanan Pemerintahan Desa;

b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu dibuatkan/ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perangkat Desa.

Mengingat:

  1. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten karawang;
  5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA WALAHAR TENTANG PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

  1. Desa adalah Desa WALAHAR, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ;
  2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;
  4. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Walahar ;
  6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;
  8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  setempat berdasarkan asal-usul  dan adat istiadat  setempat yang  diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  10. Perangkat Desa Lainnya adalah Sekretariat Desa, Petugas Teknis Lapangan, dan unsur Kewilayahan ;
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah   rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh  Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;

Peraturan Desa adalah  Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
Bagian Pertama
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Pasal 2

(1) Perangkat Desa terdiri atas :

  1. Sekretariat Desa ;
  2. Pelaksana teknis; dan
  3. Pelaksana kewilayahan.

(2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 1
Sekretariat Desa

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;

(2) Unsur staf sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

  1. Kepala Urusan Umum ; dan
  2. Kepala Urusan Keuangan.

Paragraf 2
Pelaksana Teknis

Pasal 4

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

  1. Kepala Seksi Pemerintahan;
  2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
  3. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Paragraf 3
Pelaksana Kewilayahan
 

Pasal 5

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c, disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan;

(2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretaris Desa
 

Pasal 6

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berrtugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas :

  1. Memimpin kesekretariatan Desa;
  2. Melaksanakan tata usaha perkantoran, kearsipan dan penyusunan pelaporan Pemerintahan Desa;
  3. Melaksanakan Penngundangan peraturan di Desa;
  4. Sebagai koordinator Perangkat Desa;
  5. Sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan aset / kekayaan Desa;
  7. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan  Desa;
  8. Mempersiapkan perlengkapan operasional pemerintah  Desa;
  9. Membantu Kepala Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat;
  10. Sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa jika Kepala Desa diberhentikan sementara atau cuti;
  11. Menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Paragraf 2
Kepala Urusan Umum

Pasal 8

Kepala Urusan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, memberikan pelayanan administratif umum dan kepegawaian kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Urusaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi :

  1. Sebagai unsur staf pada Sekretariat Desa;
  2. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi tata usaha perkantoran, kearsipan dan penyusunan pelaporan Pemerintahan Desa;
  3. Membantu Sekretaris Desa dala melaksanakan fungsi pengelolaan aset / kekayaan Desa;
  4. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi mempersiapkan perlengkapan operasional Pemerintah Desa;
  5. Menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Paragraf
Kepala Urusan Keuangan

Pasal 10

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b membantu Sekretaris Desa dalam meaksanakan tugas dan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan memberikan pelayanan administratif keuangan kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi :

  1. Sebagai unsur staf pada Sekretariat Desa;
  2. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi tata usaha perkantoran kearsipan dan penyusunan pelaporan Pemerintah Desa;
  3. Sebagai Bendahara Desa;
  4. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber Pendapatan Desa;
  5. Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Paragraf 4
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal 12

Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang Pemerintahan, sosial, budaya, kependudukan dan pertanahan serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi :

  1. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan, sosial, budaya, kependudukan, dan pertanahan;
  2. Membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, sosial budaya, kependudukan dan pencatatan sipil, dan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Sebagai PTPKD apabila ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa;
  4. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
  5. Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  6. Membantu Kepala Desa dalam menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  7. Membantu Kepala Desa dalam membina, mengembangkan dan melestarikan nilai budaya masyarakat Desa;
  8. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, sosial budaya, kependudukan, dan pertanahan; dan
  9. Menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Paragraf 5
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 14

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan sosial, teknologi tepat guna, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup serta melaksnakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi :

  1. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ekonomi, pembangunan , pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup;
  2. Membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembinaan keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Sebagai PTPKD apabila ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
  4. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
  5. Membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
  6. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan dan mengintegrasikan perekonomian skala produktif serta memanfaatkan teknologi tepat guna;
  7. Membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  8. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  9. Membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  10. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup; dan
  11. Melaksanakan tugas lain di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang diberikan oleh Kepala Desa.

Paragraf 6
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 16

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi :

  1. Mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data di bidang ketentraman, ketertiban, dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  2. Membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman, ketertiban, hukum dan hak azasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Sebagai PTPKD apabila ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
  4. Membantu Kepala Desa dalam mengembangkan Sumber Pendapatan Desa;
  5. Membantu Kepala Desa dalam memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  6. Membantu Kepala Desa dalam menjalin kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan;
  7. Membantu Kepala Desa dalam mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan;
  8. Membantu Kepala Desa dalam menegakan peraturan perundang-undangan;
  9. Membantu kepala Desa dalam menyelesaaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  10. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman, ketertiban, dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
  11. Menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

Paragraf 7
Kepala Dusun

Pasal 18

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional Pemerintahan Desa dalam wilayah dusun serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai fungsi :

  1. Membantu Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa di wilayah kerjanya;
  2. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
  3. Mengkoordinasikan lembaga RT/RW;
  4. Me ngumpulkan bahan dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
  5. Menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Walahar.

Ditetapkan di             : Walahar

Pada tanggal  : 28 Januari 2017

KEPALA DESA WALAHAR

 

 

SARDI ANWAR SULENDRA

Diundangkan di Walahar

Pada tanggal 28 Januari 2017

SEKRETARIS DESA WALAHAR

 

YOYON HARYONO

LEMBARAN DESA WALAHAR TAHUN 2017 NOMOR 001